Oleh : KONTAK Papua! Download Versi PDF
Tanah Papua, Oktober 2008 – RENCANA PELUNCURAN International Parliamentarians for West Papua atau disingkat IPWP pada hari Rabu, 15 Oktober 2008 di gedung Parlemen Inggris – London atau Kamis 16 Oktober 2008 Waktu Papua Barat telah menjadi kenyataan. Para undangan dari berbagai Negara, diantaranya Argentina, Australia, Austria, Belgia, Kanada, Republik Ceko, Timor Timur, Fiji, Finlandia, Belanda, Kanaky, Selandia Baru, Norwegia, Papua Nugini, Polandia, Portugal, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, United Kingdom (Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara), Tuvalu, Amerika Serikat dan Vanuatu sedang berada di Inggris saat ini. Mereka menghadiri acara peluncuran IPWP dan sedang mengatur strategi untuk memaksimalkan kampanye di tingkat internasional untuk menempatkan persoalan Papua Barat pada porsi yang sebenarnya dan menyelesaikannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang menjunjung tinggi martabat manusia dan hak-hak politik rakyat Papua sesuai dengan mekanisme Internasional. Cara bermartabat yang akan ditempu adalah REFERENDUM atau PEPERA ULANG.
Tanah Papua, Oktober 2008 – RENCANA PELUNCURAN International Parliamentarians for West Papua atau disingkat IPWP pada hari Rabu, 15 Oktober 2008 di gedung Parlemen Inggris – London atau Kamis 16 Oktober 2008 Waktu Papua Barat telah menjadi kenyataan. Para undangan dari berbagai Negara, diantaranya Argentina, Australia, Austria, Belgia, Kanada, Republik Ceko, Timor Timur, Fiji, Finlandia, Belanda, Kanaky, Selandia Baru, Norwegia, Papua Nugini, Polandia, Portugal, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, United Kingdom (Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara), Tuvalu, Amerika Serikat dan Vanuatu sedang berada di Inggris saat ini. Mereka menghadiri acara peluncuran IPWP dan sedang mengatur strategi untuk memaksimalkan kampanye di tingkat internasional untuk menempatkan persoalan Papua Barat pada porsi yang sebenarnya dan menyelesaikannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang menjunjung tinggi martabat manusia dan hak-hak politik rakyat Papua sesuai dengan mekanisme Internasional. Cara bermartabat yang akan ditempu adalah REFERENDUM atau PEPERA ULANG.
Dukungan dalam bentuk aksi solidaritas dilakukan di berbagai penjuru dunia oleh massa rakyat Papua Barat dan para pendukung Papua Merdeka. Di Jakarta, massa rakyat Papua dari berbagai kota di Jawa-Bali sedang melakukan aksi massa. Mereka didukung penuh oleh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa yang selama ini mendukung gerakan kemerdekaan Papua. Dukungan juga datang dari kawan-kawan pro demokrasi yang pernah sukses melepaskan Timor Timur dari cengkeraman NKRI. Masyarakat Indonesia dan kawan-kawan pro demokrasi telah menyatakan tekad mereka untuk membantu melepaskan Papua Barat dari cengkeraman segelintir elit penguasa yang selalu mengatasnamakan Pancasila, UUD 1945, Integritas Bangsa, NKRI Harga Mati, dan berbagai alasan lainnya yang mengatasnamakan kepentingan umum hanya untuk menghisap, memecahbelah rakyat tertindas dan menjerumuskan mereka ke dalam penderitaan.
Di Papua, aksi dukungan terhadap peluncuran IPWP dilakukan dalam berbagai bentuk. Dari Nabire dilaporkan bahwa terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora di beberapa titik dan akibatnya, beberapa aktivis ditangkap oleh Polisi untuk diperiksa. Di Enarotali dilakukan syukuran dalam bentuk "Bakar Batu" secara besar-besaran. Di Jayapura, hari ini dilakukan aksi dukungan secara besar-besaran oleh rakyat Papua dengan Kantor DPR Papua sebagai sasaran utama. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan rakyat Papua terhadap peluncuran IPWP sangat besar dan merupakan bukti kesadaran mereka sekalipun banyak kegiatan pengalihan perhatian, penipuan dan teror dilakukan oleh otoritas penjajah dengan memanfaatkan lembaga-lembaga keagamaan, akademis, klub olah raga, dll.
Dilihat dari dukungan nyata yang diberikan, terbukti bahwa persoalan Papua telah menjadi persoalan Internasional. Rakyat Papua saat ini tidak berjuang sendirian. Sejak Papua Barat dicaplok Indonesia, berbagai perlakuan biadab menimpa rakyat Papua : pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan wanita dewasa dan anak-anak, pencaplokan tanah ulayat, intimidasi brutal oleh ideologi Pancasila, pembunuhan karakter secara sistematis, penghinaan ras tanpa mengenal ampun, pembasmian melalui peracunan makanan-minuman dan masih banyak bentuk kejahatan lagi.
Semua bentuk penjajahan tidak membuat rakyat Papua diam dan menerima. Perjuangan terus dilancarkan, mulai dari gerakan bersenjata di rimba raya sampai gerakan berdasi di kota-kota. Perjuangan melalui jalur akademik terus dilancarkan oleh para intelektual Papua dalam bentuk penerbitan buku, propaganda media massa (bulletin, majalah, selebaran, internet), seminar, diskusi ilmiah, bedah buku, dll. Segenap Rakyat Papua di gunung-gunung, lembah-lembah, rawa-rawa dan pesisir pantai memanjatkan doa, memberi nasehat kepada anak-anak muda, memberikan dukungan dana, makanan, tempat penginapan dan informasi intelijen yang sangat berguna buat perjuangan Papua Merdeka.
Menjadi pertanyaan penting untuk dipikirkan oleh segenap rakyat Papua, Apa yang harus dilakukan setelah momen peluncuran IPWP? Artinya, Dukungan masyarakat Internasional melalui peluncuran IPWP maupun dukungan rakyat Indonesia, kawan-kawan pro demokrasi dan semangat rakyat Papua untuk merdeka ini harus ditanggapi dengan aksi nyata seperti apa supaya peluncuran IPWP dan aksi-aksi dukungan saat ini tidak menjadi upacara biasa, momen hura-hura dan menjadi bahan ceritera di kalangan rakyat bahwa pernah ada peluncuran IPWP dan dukungan solidaritas berupa aksi-aksi massa hanya pada tanggal 15, 16 dan 17 Oktober 2008.
Pertanyaan ini akan terjawab kalau kita coba melihat keberadaan penjajah NKRI di Tanah Papua. NKRI menancapkan kuku penjajahannya di Papua sejak 1 Mei 1963 dan mempertahankan cengkeraman itu hanya dengan dua cara : pertama, dengan cara kekuatan militer dan kedua, dengan cara persuasi. Cara pertama dilakukan dengan menggunakan satuan-satuan pemaksa yang ada seperti tentara, polisi, pengadilan, penjara dan seperangkat aturan hukum sebagai alat untuk melegitimasi aksi-aksi kekerasan. Dalam konteks ini, kita bisa lihat bahwa satuan-satuan pemaksa berfungsi efektif dalam memotong semua aksi rakyat Papua untuk melepaskan diri dari penjajahan Indonesia.
Cara kedua, cara persuasi, dilakukan dengan memanfaatkan paham demokrasi dan semua mekanisme yang menyertai paham ini. Cara persuasi dilakukan dengan maksud untuk menjebak rakyat Papua agar memberikan legitimasi terhadap keberadaan NKRI di Papua. Kita bisa lihat, legitimasi keberadaan NKRI di Papua pertama diperoleh dari hasil Pepera 1969. Sekalipun Pepera 1969 cacat secara hukum tetapi dibenarkan oleh masyarakat Internasional karena mekanisme yang digunakan adalah mekanisme Demokrasi Pancasila. Karena Dunia Barat yang menganut paham Demokrasi Liberal melihat Demokrasi Pancasila sebagai varian dari Demokrasi Liberal maka hasil Pepera 1969 yang dijalankan berdasarkan prinsip "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" itu diterima secara bulat dan disahkan oleh masyarakat internasional melalui Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 November 1969.
Cara persuasi terus dilakukan dengan melaksanakan apa yang dikenal sebagai Pesta Demokrasi atau PEMILIHAN UMUM (Pemilu). Sejak 1969, semua Pemilu yang digelar di Papua (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 dan 2004) selalu sukses. NKRI merasa senang dengan keterlibatan rakyat Papua Barat dalam setiap Pemilu karena dengan demikian, keberadaannya di Papua telah disetujui secara sadar oleh Rakyat Papua. Tugas dia adalah bagaimana memanfaatkan legitimasi rakyat Papua ini untuk melanjutkan penjajahan dengan leluasa.
Berbagai kampanye yang dilakukan Indonesia untuk mencari dukungan internasional terhadap integrasi Papua kedalam NKRI selalu sukses karena rakyat Papua-lah yang menghendakinya lewat Pemilu. Setiap Pemilu yang sukses merupakan bukti kesetiaan rakyat Papua terhadap Indonesia, bahwa mereka masih mau dijajah oleh penjajah-nya untuk kurun waktu lima tahun kedepan, bahwa masyarakat internasional tidak boleh membantu rakyat Papua dalam mengusir Indonesia.
Saat ini, dukungan internasional berupa peluncuran IPWP merupakan isyarat bahwa sekalipun Pepera 1969 pernah diakui oleh masyarakat internasional, mereka masih ragu dengan keabsahannya karena berbagai laporan pelanggaran dan intimidasi saat pelaksanaan Pepera 1969 sudah terkuak. Isyarat ini harus ditanggapi oleh rakyat Papua, tidak hanya sebatas melakukan aksi dukungan dan pengibaran bendera Bintang Kejora pada momen peluncuran IPWP, tetapi harus dengan cara yang bisa membuat legitimasi Indonesia di Papua menjadi terancam, bila perlu hilang sama sekali. Salah satu cara jitu yang menjadi diskusi di kalangan aktivis gerakan dan rakyat Papua saat ini adalah BOIKOT PEMILU 2009. Dengan memboikot Pemilu 2009, masyarakat Internasional, terutama mereka yang menginisiasi IPWP akan percaya bahwa rakyat Papua Barat mau merdeka, lepas dari Indonesia. IPWP yang diluncurkan dengan sumbangan dana yang tidak sedikit dari rakyat Papua akan menjadi kuat hanya kalau sikap dan pilihan politik rakyat Papua Barat dinyatakan dengan jelas, tentu saja dengan cara BOIKOT PEMILU 2009.
Sesungguhnya, akan terjadi keanehan dan menjadi bahan lelucon publik apabila IPWP bekerja dengan sekuat tenaga meyakinkan manusia di planet bumi ini bahwa Papua Barat dicaplok Indonesia dan mereka harus diberi hak untuk melakukan REFERENDUM atau PEPERA ULANG, sementara pada saat yang sama, semua proses Demokrasi Pancasila, terutama Pemilu 2009, dilaksanakan dengan sukses di Papua. Apabila hal ini terjadi, maka Rakyat Papua akan menjadi bangsa yang tidak tahu berterima kasih kepada masyarakat internasional karena menyia-nyiakan dukungan yang diberikan oleh sesama kita.
Perlu diingat bahwa IPWP dibentuk dan sepenuhnya dikendalikan oleh orang-orang yang pernah melakukan hal yang sama untuk sesama Melanesia kita di Timor Timur. Pada tahun 1998, mereka meluncurkan sebuah wadah bernama International Parliamentarians for East Timor atau IPET. Wadah ini bekerja menggalang dukungan internasional, merekayasa krisis moneter di Asia dan hasilnya, Presiden BJ Habibie mengalami posisi sulit dan satu-satunya keputusan yang harus diambil adalah Referendum untuk Timor Timur.
Orang-orang yang sama, dengan jaringan internasional yang rapih, dengan semangat solidaritas terhadap rakyat Papua, saat ini sedang membantu rakyat Papua untuk mengulangi modus Timor Timur melalui International Parliamentarians for West Papua atau IPWP. Kita harus mencatat, bahwa dukungan IPET terhadap persoalan Timor Timur tidak disia-siakan oleh Rakyat Timor. Mereka menolak masuk PNS, menyerang hampir semua satuan TNI –Polri yang bertugas sebagai PAM Pemilu 1999 dan membangun jaringan yang luas di Indonesia dengan masyarakat Jawa dan kawan-kawan pro demokrasi yang justru saat ini sedang bersama-sama dengan massa rakyat Papua melakukan aksi dukung IPWP di Jakarta.
Sudah saatnya Rakyat Papua berjuang dengan cara-cara yang bermartabat, dengan memanfaatkan dukungan internasional yang ada, dengan menghitung semua kekuatan lawan dan menghantam lawan secara mendadak dari bagian yang tidak dijaga. Saat ini bagian yang tidak dijaga dan pas adalah Pemilu 2009. Apabila semua kekuatan Rakyat Papua dimobilisasi untuk memboikot Pemilu 2009 maka IPWP yang diluncurkan hari ini akan menjadi kuat dan dengan demikian, penderitaan kita akan segera diakhiri! (k0nt@k)
Di Papua, aksi dukungan terhadap peluncuran IPWP dilakukan dalam berbagai bentuk. Dari Nabire dilaporkan bahwa terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora di beberapa titik dan akibatnya, beberapa aktivis ditangkap oleh Polisi untuk diperiksa. Di Enarotali dilakukan syukuran dalam bentuk "Bakar Batu" secara besar-besaran. Di Jayapura, hari ini dilakukan aksi dukungan secara besar-besaran oleh rakyat Papua dengan Kantor DPR Papua sebagai sasaran utama. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan rakyat Papua terhadap peluncuran IPWP sangat besar dan merupakan bukti kesadaran mereka sekalipun banyak kegiatan pengalihan perhatian, penipuan dan teror dilakukan oleh otoritas penjajah dengan memanfaatkan lembaga-lembaga keagamaan, akademis, klub olah raga, dll.
Dilihat dari dukungan nyata yang diberikan, terbukti bahwa persoalan Papua telah menjadi persoalan Internasional. Rakyat Papua saat ini tidak berjuang sendirian. Sejak Papua Barat dicaplok Indonesia, berbagai perlakuan biadab menimpa rakyat Papua : pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan wanita dewasa dan anak-anak, pencaplokan tanah ulayat, intimidasi brutal oleh ideologi Pancasila, pembunuhan karakter secara sistematis, penghinaan ras tanpa mengenal ampun, pembasmian melalui peracunan makanan-minuman dan masih banyak bentuk kejahatan lagi.
Semua bentuk penjajahan tidak membuat rakyat Papua diam dan menerima. Perjuangan terus dilancarkan, mulai dari gerakan bersenjata di rimba raya sampai gerakan berdasi di kota-kota. Perjuangan melalui jalur akademik terus dilancarkan oleh para intelektual Papua dalam bentuk penerbitan buku, propaganda media massa (bulletin, majalah, selebaran, internet), seminar, diskusi ilmiah, bedah buku, dll. Segenap Rakyat Papua di gunung-gunung, lembah-lembah, rawa-rawa dan pesisir pantai memanjatkan doa, memberi nasehat kepada anak-anak muda, memberikan dukungan dana, makanan, tempat penginapan dan informasi intelijen yang sangat berguna buat perjuangan Papua Merdeka.
Menjadi pertanyaan penting untuk dipikirkan oleh segenap rakyat Papua, Apa yang harus dilakukan setelah momen peluncuran IPWP? Artinya, Dukungan masyarakat Internasional melalui peluncuran IPWP maupun dukungan rakyat Indonesia, kawan-kawan pro demokrasi dan semangat rakyat Papua untuk merdeka ini harus ditanggapi dengan aksi nyata seperti apa supaya peluncuran IPWP dan aksi-aksi dukungan saat ini tidak menjadi upacara biasa, momen hura-hura dan menjadi bahan ceritera di kalangan rakyat bahwa pernah ada peluncuran IPWP dan dukungan solidaritas berupa aksi-aksi massa hanya pada tanggal 15, 16 dan 17 Oktober 2008.
Pertanyaan ini akan terjawab kalau kita coba melihat keberadaan penjajah NKRI di Tanah Papua. NKRI menancapkan kuku penjajahannya di Papua sejak 1 Mei 1963 dan mempertahankan cengkeraman itu hanya dengan dua cara : pertama, dengan cara kekuatan militer dan kedua, dengan cara persuasi. Cara pertama dilakukan dengan menggunakan satuan-satuan pemaksa yang ada seperti tentara, polisi, pengadilan, penjara dan seperangkat aturan hukum sebagai alat untuk melegitimasi aksi-aksi kekerasan. Dalam konteks ini, kita bisa lihat bahwa satuan-satuan pemaksa berfungsi efektif dalam memotong semua aksi rakyat Papua untuk melepaskan diri dari penjajahan Indonesia.
Cara kedua, cara persuasi, dilakukan dengan memanfaatkan paham demokrasi dan semua mekanisme yang menyertai paham ini. Cara persuasi dilakukan dengan maksud untuk menjebak rakyat Papua agar memberikan legitimasi terhadap keberadaan NKRI di Papua. Kita bisa lihat, legitimasi keberadaan NKRI di Papua pertama diperoleh dari hasil Pepera 1969. Sekalipun Pepera 1969 cacat secara hukum tetapi dibenarkan oleh masyarakat Internasional karena mekanisme yang digunakan adalah mekanisme Demokrasi Pancasila. Karena Dunia Barat yang menganut paham Demokrasi Liberal melihat Demokrasi Pancasila sebagai varian dari Demokrasi Liberal maka hasil Pepera 1969 yang dijalankan berdasarkan prinsip "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" itu diterima secara bulat dan disahkan oleh masyarakat internasional melalui Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 November 1969.
Cara persuasi terus dilakukan dengan melaksanakan apa yang dikenal sebagai Pesta Demokrasi atau PEMILIHAN UMUM (Pemilu). Sejak 1969, semua Pemilu yang digelar di Papua (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 dan 2004) selalu sukses. NKRI merasa senang dengan keterlibatan rakyat Papua Barat dalam setiap Pemilu karena dengan demikian, keberadaannya di Papua telah disetujui secara sadar oleh Rakyat Papua. Tugas dia adalah bagaimana memanfaatkan legitimasi rakyat Papua ini untuk melanjutkan penjajahan dengan leluasa.
Berbagai kampanye yang dilakukan Indonesia untuk mencari dukungan internasional terhadap integrasi Papua kedalam NKRI selalu sukses karena rakyat Papua-lah yang menghendakinya lewat Pemilu. Setiap Pemilu yang sukses merupakan bukti kesetiaan rakyat Papua terhadap Indonesia, bahwa mereka masih mau dijajah oleh penjajah-nya untuk kurun waktu lima tahun kedepan, bahwa masyarakat internasional tidak boleh membantu rakyat Papua dalam mengusir Indonesia.
Saat ini, dukungan internasional berupa peluncuran IPWP merupakan isyarat bahwa sekalipun Pepera 1969 pernah diakui oleh masyarakat internasional, mereka masih ragu dengan keabsahannya karena berbagai laporan pelanggaran dan intimidasi saat pelaksanaan Pepera 1969 sudah terkuak. Isyarat ini harus ditanggapi oleh rakyat Papua, tidak hanya sebatas melakukan aksi dukungan dan pengibaran bendera Bintang Kejora pada momen peluncuran IPWP, tetapi harus dengan cara yang bisa membuat legitimasi Indonesia di Papua menjadi terancam, bila perlu hilang sama sekali. Salah satu cara jitu yang menjadi diskusi di kalangan aktivis gerakan dan rakyat Papua saat ini adalah BOIKOT PEMILU 2009. Dengan memboikot Pemilu 2009, masyarakat Internasional, terutama mereka yang menginisiasi IPWP akan percaya bahwa rakyat Papua Barat mau merdeka, lepas dari Indonesia. IPWP yang diluncurkan dengan sumbangan dana yang tidak sedikit dari rakyat Papua akan menjadi kuat hanya kalau sikap dan pilihan politik rakyat Papua Barat dinyatakan dengan jelas, tentu saja dengan cara BOIKOT PEMILU 2009.
Sesungguhnya, akan terjadi keanehan dan menjadi bahan lelucon publik apabila IPWP bekerja dengan sekuat tenaga meyakinkan manusia di planet bumi ini bahwa Papua Barat dicaplok Indonesia dan mereka harus diberi hak untuk melakukan REFERENDUM atau PEPERA ULANG, sementara pada saat yang sama, semua proses Demokrasi Pancasila, terutama Pemilu 2009, dilaksanakan dengan sukses di Papua. Apabila hal ini terjadi, maka Rakyat Papua akan menjadi bangsa yang tidak tahu berterima kasih kepada masyarakat internasional karena menyia-nyiakan dukungan yang diberikan oleh sesama kita.
Perlu diingat bahwa IPWP dibentuk dan sepenuhnya dikendalikan oleh orang-orang yang pernah melakukan hal yang sama untuk sesama Melanesia kita di Timor Timur. Pada tahun 1998, mereka meluncurkan sebuah wadah bernama International Parliamentarians for East Timor atau IPET. Wadah ini bekerja menggalang dukungan internasional, merekayasa krisis moneter di Asia dan hasilnya, Presiden BJ Habibie mengalami posisi sulit dan satu-satunya keputusan yang harus diambil adalah Referendum untuk Timor Timur.
Orang-orang yang sama, dengan jaringan internasional yang rapih, dengan semangat solidaritas terhadap rakyat Papua, saat ini sedang membantu rakyat Papua untuk mengulangi modus Timor Timur melalui International Parliamentarians for West Papua atau IPWP. Kita harus mencatat, bahwa dukungan IPET terhadap persoalan Timor Timur tidak disia-siakan oleh Rakyat Timor. Mereka menolak masuk PNS, menyerang hampir semua satuan TNI –Polri yang bertugas sebagai PAM Pemilu 1999 dan membangun jaringan yang luas di Indonesia dengan masyarakat Jawa dan kawan-kawan pro demokrasi yang justru saat ini sedang bersama-sama dengan massa rakyat Papua melakukan aksi dukung IPWP di Jakarta.
Sudah saatnya Rakyat Papua berjuang dengan cara-cara yang bermartabat, dengan memanfaatkan dukungan internasional yang ada, dengan menghitung semua kekuatan lawan dan menghantam lawan secara mendadak dari bagian yang tidak dijaga. Saat ini bagian yang tidak dijaga dan pas adalah Pemilu 2009. Apabila semua kekuatan Rakyat Papua dimobilisasi untuk memboikot Pemilu 2009 maka IPWP yang diluncurkan hari ini akan menjadi kuat dan dengan demikian, penderitaan kita akan segera diakhiri! (k0nt@k)
Postingan
